Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/KM.4/2024

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/KM.4/2024

TENTANG

BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mendukung kelancaran impor barang telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
bahwa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan melalui surat Nomor HK.01.01/237/M-DAG/SD/04/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Impor, telah menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk dilakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan mengenai pembatasan impor;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKANPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR.

KESATU :

Melaksanakan pengawasan ketentuan mengenai pembatasan impor (border) sesuai denganPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dengan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor8/KM.4/2024tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor BerdasarkanPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 36Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

KEDUA :

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor8/KM.4/2024tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor BerdasarkanPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, diubah sebagai berikut:

1.	Diktum KEEMPAT dihapus;
2.	Uraian pada kolom “No. SKEP” pada baris Nomor 1 sampai dengan baris Nomor 2212 Lampiran diubah sehingga menjadi sebagai berikut: “Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 7 Tahun 2024”;
3.	baris Nomor 556 Lampiran dihapus; dan
4.	baris Nomor 1869, Nomor 2015, dan Nomor 2130 Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2024.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3.	Kepala Lembaga National Single Window;
4.	Direktur Teknis Kepabeanan;
5.	Direktur Fasilitas Kepabeanan;
6.	Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
7.	Direktur Keberatan Banding dan Peraturan;
8.	Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
9.	Direktur Penindakan dan Penyidikan;
10.	Direktur Interdiksi Narkotika;
11.	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
12.	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
13.	Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
14.	Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.